Lemkapi Minta Kapolri Baru Idealkan Anggaran Polri

Halo Dunia,Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru yang memunculkan nama Komisaris Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan memasuki pensiun pada 24 Juli mendatang diharapkan bisa mengidealkan postur anggaran Kepolisian.

"Kami harapkan Pak Tito jika disetujui DPR jadi Kapolri bisa menata postur anggaran polri agar lebih ideal," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/6/16).

Saat dikonfirmasi, Edi mengatakan Kapolri baru perlu mereformasi postur anggaran Kepolisian, pasalnya menurut kajian Lemkapi postur anggaran yang dimiliki Polri selama ini masih jauh dari ideal bila dibandingkan dengan sistem anggaran Polisi di negara lain.

Postur anggaran Polisi Indonesia saat ini sekitar 70 persen anggaran untuk belanja pegawai dan 30 persen untuk operasional, dampaknya banyak biaya operasional tidak terpenuhi anggaran Polri.

"Akibatnya, penanganan kasus yang dibiayai baru bisa sekitar 35 persen sampai sekarang," ujar Edi.

Postur anggaran yang ideal menurut Lemkapi, antara belanja pegawai dan operasional berimbang, yakni 50 banding 50.

Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional tersebut merasa yakin Tito yang pernah menjabat Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) Polri tersebut mampu melakukannya, pasalnya dia menilai Tito memiliki keahlian dalam menata anggaran Polri dan sudah teruji.

"Pak Tito bukan saja ahli reserse dan menangani terorisme. Tapi dia juga ahli menata anggaran. Saat menjadi Asrena Polri dia mampu memperjuangkan angaran polri naik Rp10 triliun dari Rp57 triliun menjadi Rp67 triliun. Sebagai dampak kenaikan itu, anggaran operasional naik dari 22 persen menjadi 28 persen," tuturnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur Faisal Santiago, hal lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja Polri adalah tunjangan kinerja (remunerasi) Polri masih bisa diupayakan untuk mencapai 50 persen dari gaji polisi sehingga kultur anggota dan pejabat Polri tidak lagi mencari 'jabatan jabatan basah'.

"Ini semua tentu dibutuhkan dukungan Presiden dan DPR kepada Kapolri jika ingin kinerja polisi kita lebih baik ke depan," ucap Faisal.

Faisal juga menilai jika remunerasi sudah baik, Kapolri baru harus berani dengan tegas menindak tegas oknum anggota yg melakukan penyimpangan.

"Putusan jokowi memilih Kapolri yang muda dan jauh dari kepentingan politik sudah tepat dan jika remunerasi polisi sudah bagus polisi akan semakin bagus juga dan jika sudah bagus, kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin baik pula," kata Faisal menambahkan.  (WE/red/bhayangkaranews)

 

from Kopidev News Feed http://ift.tt/1OxI50f
via IFTTT